BANDUNG | ASGAR Nusantara dan APAK Desak Bank BJB Tunda Lelang Tanah Ahli Waris H. Entjeng Kamaludin, Soroti Kepastian Hukum dan Dugaan Masalah Kredit Rp4,5 Miliar
ASGAR Nusantara bersama Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) mendesak Bank BJB untuk menunda rencana eksekusi lelang tanah milik ahli waris H. Entjeng Kamaludin.
Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap pada 12 November 2026, sebagai bentuk dorongan agar seluruh proses hukum yang masih berjalan, termasuk upaya Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA), mendapatkan kepastian terlebih dahulu.
Kedua organisasi tersebut menilai persoalan ini tidak sekadar menyangkut rencana pelelangan aset tanah, tetapi juga berkaitan dengan transparansi proses pemberian kredit perbankan, dugaan persoalan dokumen, serta perlindungan hak kepemilikan ahli waris.
Dalam pernyataan sikapnya, ASGAR Nusantara dan APAK menyampaikan lima tuntutan kepada Bank BJB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aparat penegak hukum, Pengadilan Negeri Garut, serta instansi terkait.
Lima Tuntutan ASGAR Nusantara dan APAK
1. Mendesak Bank BJB Menunda Eksekusi Lelang Tanah
ASGAR Nusantara dan APAK meminta Bank BJB menunda rencana eksekusi lelang tanah milik ahli waris H. Entjeng Kamaludin hingga terdapat kejelasan terhadap proses hukum yang sedang ditempuh, termasuk Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Mereka mengingatkan agar setiap tindakan terhadap aset yang disengketakan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan hak para pihak.
2. Meminta OJK Mengusut Proses Kredit Rp4,5 Miliar
Kedua organisasi tersebut juga meminta OJK melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pemberian kredit sebesar Rp4,5 miliar di Bank BJB.
Pemeriksaan diharapkan mencakup aspek kelayakan kredit, verifikasi dokumen, keabsahan tanda tangan, surat kuasa, hingga mekanisme pencairan dana.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah proses pemberian kredit telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mendesak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Garut Menuntaskan Perkara
ASGAR Nusantara dan APAK meminta kepolisian serta Kejaksaan Negeri Garut menuntaskan penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen dan penipuan dalam persoalan tanah tersebut.
Mereka berharap proses penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
4. Meminta PN Garut Memberikan Kepastian Status Putusan
Pengadilan Negeri Garut juga menjadi salah satu pihak yang disoroti.
ASGAR Nusantara dan APAK meminta adanya keterangan resmi mengenai status berkekuatan hukum tetap atau inkrah atas putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Grt.
Keterangan tersebut dinilai penting untuk memberikan kejelasan status hukum putusan dan menjadi dasar bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memproses administrasi pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Meminta Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris
Tuntutan terakhir ditujukan kepada seluruh pihak terkait agar memberikan perlindungan hukum terhadap ahli waris H. Entjeng Kamaludin yang merasa dirugikan dalam persoalan tersebut.
Menurut ASGAR Nusantara dan APAK, hak kepemilikan merupakan hak warga negara yang harus mendapatkan perlindungan hukum.
Karena itu, setiap proses penyelesaian sengketa tanah harus mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.
Soroti Transparansi Perbankan dan Dugaan Mafia Tanah
Dalam pernyataan penutupnya, ASGAR Nusantara dan APAK menegaskan bahwa persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dan sistem penegakan hukum.
Keduanya menginginkan agar tidak ada masyarakat yang kehilangan hak atau mengalami kerugian akibat proses hukum yang belum memberikan kepastian.
“Kita semua menginginkan Jawa Barat yang tertib, jujur, dan bebas dari praktik mafia tanah.
Kita mau perbankan yang sehat dan peradilan yang memberikan keadilan bagi rakyat kecil,” demikian pernyataan sikap ASGAR Nusantara dan APAK.
Mereka juga berharap Bank BJB, OJK, kepolisian, Kejaksaan Negeri Garut, Pengadilan Negeri Garut, serta instansi terkait segera memberikan tanggapan secara terbuka dan menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab.
“Jangan biarkan rakyat yang sudah menang di pengadilan tetap menderita karena ketidakpastian hukum!” tegas pernyataan tersebut.
ASGAR Nusantara dan APAK menegaskan bahwa lima tuntutan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus dorongan kepada seluruh pemangku kepentingan agar persoalan ini diselesaikan secara transparan, objektif, dan sesuai koridor hukum. (*)






















