Hukum Harus Mampu Jangkau Nusron: Tidak Ada Yang Kebal Hukum

DETIK BARAT

- Redaksi

Kamis, 12 November 2026 - 01:33 WIB

5012 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 9 November 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh berhenti hanya pada pernyataan bahwa perkara masih dievaluasi. Dalam negara hukum, evaluasi harus ada ujungnya: kepastian, pemanggilan, pemeriksaan, dan penjelasan terbuka kepada publik.

Koalisi Pembela Konstitusi dan Kebenaran (KPK&K) melalui Sekjend nya mengatakan, bahwa dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah perkara yang menjadi perhatian publik. Publik berhak tahu sejauh mana perkara ini berjalan.

“Fakta bahwa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sudah dua kali tidak memenuhi jadwal pemeriksaan sebagai saksi tidak boleh dianggap biasa. Kami tidak menuduh. Kami meminta proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.” Ucap Sekjend Suta Widhya, S.H. pada Senin (9/11) siang di PN Cibinong, Bogor.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Suta di sela-sela menunggu Putusan Prapid 19/2026/PN.CBi., bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tegas: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

“Artinya sederhana: jabatan bukan perisai. Jabatan bukan alasan untuk menunda. Jabatan bukan alasan untuk mendapat perlakuan berbeda.” tegas Suta.

“Kami meminta KPK untuk:

*1. Menghentikan ketidakpastian.*
Jangan jadikan kata “evaluasi” sebagai alasan untuk menunda tanpa batas waktu. Sampaikan kepada publik secara transparan: kapan pemanggilan berikutnya, apa dasar hukumnya, dan apa konsekuensinya jika saksi kembali tidak hadir.

*2. Menggunakan seluruh kewenangan yang diberikan KUHAP.*
Jika panggilan patut sudah dilakukan dan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka KPK memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa sesuai hukum acara pidana. Hukum tidak boleh ragu untuk menegakkan dirinya sendiri.

*3. Menjaga independensi penyidikan.*
KPK harus berani, profesional, dan tidak tunduk pada tekanan kekuasaan apa pun. Begitu juga Presiden harus memastikan pemberantasan korupsi berjalan tanpa intervensi, tanpa pencitraan, dan tanpa kompromi.

*4. Menjaga kepercayaan rakyat.*
Negara tidak dibangun dari pidato, janji, atau slogan pemberantasan korupsi. Negara dibangun dari bukti kerja, keberanian, transparansi, dan kepastian hukum.” Ungkap Suta gamblang.

Menurut Suta, KPK&K menegaskan sekali lagi: kami tidak meminta seseorang dihukum berdasarkan opini. Kami meminta proses hukum berjalan secara terang. Jika tidak bersalah, berikan kepastian melalui proses hukum. Jika ditemukan bukti keterlibatan dan memenuhi unsur pidana, proses sesuai ketentuan hukum.

“Jangan ada yang dilindungi, dan jangan ada yang dikorbankan.Jangan ada yang di atas hukum.Hukum harus mampu menjangkau siapa pun, termasuk Nusron Wahid.” Tutup Suta tegas.

Berita Terkait

Jika Keadilan di Batam Bisa Dibeli Seharga Rp75 Juta, Berapa Harga yang Harus Dibayar Rakyat untuk Mendapatkan Kebenaran?
BNN dan POLRI Perkuat Kerja Sama Dengan ONCB Thailand, Bidik Jaringan Narkotika di Asia Tenggara
Sri Radjasa Bantah Tuduhan Somasi Bahlil, Singgung soal Kepentingan Negara
Prof Sutan Nasomal : Pancasila Dirusak Oleh Banyak Oknum. Mengapa Negara Cuci Tangan !!!
Prof Dr Sutan Nasomal Himbau Pemerintah Jangan Diam Atas Wabah LGBT Di Indonesia!!!
ProDem Tegaskan Sufmi Dasco Ahmad Figur Wapres Paling Tepat Dampingi Prabowo
Masyarakat Sampaikan Terima Kasih kepada Kapolri Suyudi Lewat Spanduk di Jakarta dan Tangsel
Yasonna Laoly Minta Polri Usut Tuntas Kematian Janggal Remaja di Nias

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 15:56 WIB

APAK Meminta Salinan Resmi LHP BPK LKPD TA 2025 Pemkot Bandung Terkait Opini WDP, 20 Temuan, Serta Potensi Nilai Kerugian / Beban Keuangan Daerah

Sabtu, 14 November 2026 - 15:27 WIB

Miris! Parkir The Suites Metro Dipersoalkan, Warga Minta Gratis Sampai Ada Transparansi

Rabu, 29 Maret 2023 - 05:36 WIB

Exploring the Nutritional Benefits of Fruits in a Healthy and Balanced Diet

Berita Terbaru