Hal ini dipaparkan ketua LSM Forum Masyarakat Pembela Kebenaran (FMPK), Gayo Lues Safarudin Telvi, kepada media Selasa. (10/9/2024).
Ketua LSM Forum Masyarakat Pembela Kebenaran (FMPK), Gayo Lues Safarudin Telvi menyebutkan Dikabupaten Gayo Lues bahkan pembangunan Rumah Layak Huni tersebut telah dimulai dari masa pemerintahan defenitif Ibnu Hasyim menjadi Bupati Gayo Lues pertama. Kemudian dilanjutkan kembali semasa pemerintahan Ibnu Hasyim yang dua periode menjabat sebagai Bupati Gayo Lues. Selanjutnya diteruskan kembali oleh pemerintahan Bupati H. Muhammad Amru dan Said Sani.
Bahkan Pemerintah Provinsi Aceh juga tidak ketinggalan memberikan bantuan rumah layak huni Untuk Kabupaten Gayo Lues, seperti contoh ditahun 2020 pemerintahan Aceh membangun rumah layak huni Dikabupaten Gayo Lues sebanyak 87 unit.
Dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan melanjutkan peningkatan hunian layak salah satunya dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah Dikabupaten Gayo Lues sebanyak 485 unit.
“Ditambahkan kembali oleh Safaruddin Telpi,Selain itu Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terus mendorong ketersediaan hunian layak huni bagi masyarakat melalui sejumlah program.
Salah satu program yang sedang digalakkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), atau lebih dikenal dengan program bedah rumah pemerintah.
Program yang dijalankan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan ini, diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR agar bisa memiliki rumah layak huni.
Adapun target dari program ini adalah mengurangi jumlah rumah tidak layak huni atau RTLH di Indonesia hingga 74% pada tahun 2024 ini”, ungkap Safarudin Telpi.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Dana apa saja yang diterima oleh penerima rumah Rehab alias bedah yang ada Dikabupaten Gayo Lues Penerima bantuan bedah rumah pemerintah ini akan mendapatkan uang tunai kurang lebih senilai Rp.20 juta, untuk meningkatkan kualitas huniannya.
Dana tersebut terbagi menjadi Rp.17, 5 juta untuk membeli bahan bangunan, serta sisanya Rp.2,5 juta untuk upah tukang ,
Safarudin Telpi juga mengatakan bahwa bantuan Rumah Layak Huni merupakan hak rakyat. Saparudin Telvi sebut Kurang Cermat “(Penyaluran RLTH) jangan dipolitisasi oleh Salahsatu Kandidat untuk kepentingan Pilkada, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya,” ujar Saparudin,
Sapadudin Telvi menyebutkan bahwa pada tahun politik saat ini di Kabupaten Gayo Lues, bantuan pemerintah telah menjadi komoditas yang berbau politik, sekarang RTLH sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya, yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak ngerti aturan gitu,” jelasnya.
RTLH itu disetujui oleh DPR, setelah diusulin pemerintah, dan secara sektoral pemerintah sudah menyiapkannya dan itu rutin,” sambung dia.
Ia menegaskan bahwa apabila ada bantuan tambahan akibat kondisi kemasyarakatan merupakan hal yang baik. Kendati begitu, dalam tahun politik menurutnya akan ada pihak yang mengklaim RTLH tersebut. Oleh karena itu, Saparudin menilai perlu ada perbaikan pada proses penyaluran. Ia pun menjelaskan Jadi dengan identitas itu seluruh profil masyarakat penerima manfaat itu sudah ter-capture di situ, sehingga lebih tepat sasaran. Ini yang dari dulu tidak pernah selesai,agar segera diambil tindakan lebih cepat, pada pelaksanaan Pemilukada 2024 penyaluran RTLH di tengah kontestasi politik rentan dimanfaatkan untuk kepentingan electoral, jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini,” jelasnya. (TIM MEDIA)
